Babacarita.com – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun menembus angka lebih dari Rp1 triliun, masyarakat justru masih dihadapkan pada buruknya pelayanan publik, persoalan fasilitas kesehatan, hingga keterlambatan pembayaran hak aparatur pemerintah seperti THR PPPK.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar terhadap arah dan kualitas tata kelola fiskal daerah. Publik mulai mempertanyakan ke mana sebenarnya aliran anggaran jumbo tersebut digunakan.
Berdasarkan data APBD, Pemkab Halmahera Barat pada tahun 2024 mengelola anggaran sekitar Rp1,08 triliun dan meningkat dalam APBD Perubahan menjadi sekitar Rp1,17 triliun. Sementara pada tahun 2025, APBD Halbar kembali berada di atas Rp1 triliun meski diterpa kebijakan efisiensi nasional dan pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp22 miliar.
Namun di tengah tekanan fiskal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui LHP Nomor 02.A/LHP/XIX.Ternate/2025 tertanggal 15 Maret 2025 menemukan sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Nilai temuan dalam LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024 disebut mencapai sekitar Rp45 miliar.
Temuan itu mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pengelolaan belanja modal, hibah daerah, dana transfer, hingga tata kelola keuangan RSUD Jailolo yang selama ini kerap menuai kritik publik.
Ketua SEMAINDO Halmahera Barat-DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal bahaya terhadap kesehatan fiskal daerah. Menurutnya, besarnya APBD tidak pernah benar-benar berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap tahun APBD Halmahera Barat berada di angka lebih dari Rp1 triliun. Tetapi masyarakat masih menghadapi banyak persoalan. THR PPPK terlambat dibayarkan, pelayanan publik masih dikeluhkan, dan sekarang muncul temuan BPK sekitar Rp45 miliar. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah,” tegas Sahrir.Senin (25/5/2026)
Ia menyebut, dalih efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi lemahnya pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah harus mampu menunjukkan transparansi dan keberpihakan nyata terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah sering bicara efisiensi, tetapi pengelolaan anggaran juga harus transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai efisiensi dijadikan alasan, sementara persoalan pengelolaan keuangan daerah justru terus muncul,” katanya.
Sahrir menilai, persoalan utama Halmahera Barat saat ini bukan sekadar besarnya APBD, melainkan minimnya efektivitas penggunaan anggaran untuk kepentingan rakyat. Ia mengingatkan bahwa jika tata kelola fiskal terus bermasalah, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin runtuh.
Karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut seluruh temuan BPK RI tanpa tebang pilih.
“Kejaksaan Negeri Halmahera Barat harus bertindak cepat dan serius mengusut seluruh temuan BPK RI, termasuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan APBD. Jangan sampai persoalan anggaran puluhan miliar rupiah dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat Halmahera Barat hari ini membutuhkan pemerintahan yang sehat secara fiskal, transparan dalam pengelolaan anggaran, dan benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar membangun pencitraan keberhasilan di atas penderitaan masyarakat.(IK/red)
Leave a comment