Oleh: Erik R. Sibu.
Ketua DPC GMNI Halmahera Utara. Kader Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa Megawati Institute.
Babacarita.com – Kekuasaan selalu dimulai dari citra sebelum kerja, dari janji sebelum bukti. Dalam banyak kasus, kita berulang kali menyaksikan kekuasaan yang dibangun dengan narasi suci keadilan dan kesejahteraan berakhir menjadi tragedi bagi rakyat.
Dalam tradisi demokrasi modern, kekuasaan sejatinya harus dibatasi, diawasi, dan diimbangi. Lord Acton pernah mengingatkan bahwa manusia yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakannya, dan kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan disalahgunakan. Karena itu, demokrasi membutuhkan lembaga-lembaga pengimbang agar fungsi ” check and balance” dapat berjalan dengan baik.
Ironisnya, lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi pengontrol kekuasaan justru sering terjebak dalam perselingkuhan kepentingan. Legislatif, eksekutif, yudikatif, beserta lembaga-lembaga turunannya yang dibentuk untuk menjaga keseimbangan, kerap kehilangan independensi. Fungsi pengawasan melemah karena seluruh aktor kekuasaan berada dalam lingkar kepentingan yang sama.
Dalam studi kebijakan publik, ketika semua aktor kekuasaan telah terlibat dalam perselingkuhan yang sama, kepentingan rakyat tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Kebijakan yang semestinya lahir dari aspirasi masyarakat (bottom-up) berubah menjadi pemaksaan dari atas ke bawah. Negara hadir bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai alat pemaksa kepentingan.
Realitas semacam itu kini tampak jelas di Papua. Selama ini publik lebih banyak disuguhi narasi tunggal tentang Papua dari sudut pandang negara—tentang keamanan, separatisme, dan ancaman OPM. Namun di balik propaganda keberhasilan pembangunan, tersimpan luka yang jauh lebih dalam: penyerobotan tanah masyarakat adat dan penghancuran ruang hidup mereka.
Potret itu dibuka secara terang-terangan melalui film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* karya Dandy Laksono dan tim. Film berdurasi 95 menit tersebut membongkar ambisi negara dalam proyek pembukaan lahan besar-besaran di Papua tanpa dialog manusiawi dengan masyarakat adat. Sekitar 2,5 juta hektare hutan direncanakan dikonversi menjadi lahan padi, sawit, tebu, hingga peternakan.
Padahal, sejarah telah menunjukkan bahwa proyek food estate berulang kali gagal. Dari era Soeharto, SBY, Jokowi, hingga pemerintahan Prabowo, proyek-proyek serupa meninggalkan banyak persoalan ekologis dan sosial. Namun kegagalan itu tampaknya tidak menghentikan ambisi negara untuk terus membongkar hutan Papua atas nama kepentingan nasional.
Persoalannya bukan semata tentang pangan dan energi. Yang dipertaruhkan adalah sumber kehidupan masyarakat adat Papua: hutan, sungai, tanah, dan seluruh ruang hidup yang selama ini menjaga keberlangsungan budaya mereka.
Di tengah minimnya keberpihakan media dan sunyinya solidaritas publik, film *Pesta Babi* justru membuka tabir kenyataan yang selama ini disembunyikan. Akan tetapi, respons sebagian pihak terhadap film tersebut sangat memprihatinkan. Pemutaran film di sejumlah daerah diawasi intelijen, bahkan dibubarkan aparat keamanan dengan alasan menjaga stabilitas dan ketertiban.
Dalam negara demokrasi, situasi seperti ini terasa menggelikan sekaligus berbahaya. Kritik terhadap kebijakan negara dianggap ancaman. Ekspresi warga yang membicarakan penderitaan masyarakat Papua dicurigai sebagai tindakan subversif. Framing gaya Orde Baru kembali dipraktikkan: kritik dianggap pembangkangan, membicarakan Papua dituduh mendukung separatisme, sebagaimana dahulu kritik mudah dicap sebagai PKI.
Jika proyek strategis nasional di Papua benar-benar dibangun demi kesejahteraan rakyat, mengapa masyarakat adat justru kehilangan tanah, hutan, dan sumber kehidupannya? Mengutip WS Rendra: *“Maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana?”*
“Pesta Babi” hanyalah setetes dari ratusan praktik kesewenang-wenangan negara yang berlindung di balik slogan “kepentingan nasional”. Dengan legitimasi itu, pemaksaan, intimidasi, dan eksploitasi dijalankan seolah-olah sah demi pembangunan. Padahal, penghancuran ruang hidup masyarakat adat Papua bukan hanya melukai nurani bangsa, tetapi juga mencederai prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
Tulisan ini mengingatkan kita pada novel distopia Animal Farm karya George Orwell. Dalam cerita itu, babi-babi pada awalnya hidup setara dengan hewan lain dan membenci keserakahan manusia. Namun setelah berhasil merebut kekuasaan, mereka perlahan berubah menjadi sama seperti manusia yang dahulu mereka lawan. Ambisi kekuasaan membuat batas antara penindas dan yang ditindas menjadi kabur.
Begitulah watak kekuasaan ketika tidak lagi dikendalikan oleh moral, kritik, dan keberpihakan pada rakyat. Pada akhirnya, manusia yang berkuasa bisa berubah menjadi “babi-babi” baru: rakus, sewenang-wenang, dan merasa paling benar atas nama negara.(*)
Leave a comment