Babacarita.com – Polemik Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Kabupaten Halmahera Tengah kembali memanas. Nilai dana yang tertahan mencapai Rp256 miliar dan dinilai mengancam stabilitas fiskal daerah serta menghambat berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD.
Wakil Ketua DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang hingga kini belum menyalurkan DBH yang menjadi hak Kabupaten Halmahera Tengah.
Menurut Munadi, kondisi ini sangat ironis mengingat Halmahera Tengah selama ini menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar pendapatan sektor pertambangan di Maluku Utara. Namun ketika hak daerah harus dikembalikan melalui skema DBH, justru dana tersebut belum juga diterima.
“Tanah kami dikeruk, hutan kami dibabat, laut dan udara kami dicemari. Tapi ketika hak masyarakat harus dikembalikan, justru ditahan,” tegas Munadi, Jumat (12/6/2026).
Munadi menegaskan, DBH bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan sumber pembiayaan penting yang telah dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan transfer dana tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai agenda kesejahteraan masyarakat.
Ia bahkan mempertanyakan alasan Pemerintah Provinsi menahan dana tersebut. Menurutnya, mekanisme transfer DBH hanya melalui rekening kas daerah provinsi sebelum disalurkan ke kabupaten sebagai penerima hak.
“Tidak ada alasan untuk menahan dana itu. Ini hak daerah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dana tersebut justru digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah provinsi sendiri sementara masyarakat Halteng tidak merasakan manfaatnya,” kritiknya.
Lebih jauh, Munadi mengungkapkan bahwa tekanan fiskal yang dihadapi Halmahera Tengah tidak hanya berasal dari tertahannya DBH reguler Rp256 miliar. Daerah juga masih menghadapi persoalan Dana Bagi Hasil Kurang Bayar (DBH-KB) yang belum terselesaikan, ditambah dampak kebijakan efisiensi anggaran yang mengurangi kapasitas fiskal daerah.
Jika seluruh komponen tersebut dihitung secara akumulatif, potensi kehilangan kapasitas fiskal Halmahera Tengah diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.
“Kalau hari ini Gubernur mengeluh soal kapasitas fiskal ke pemerintah pusat, maka kami juga berhak menyampaikan bahwa kapasitas fiskal kami ikut terganggu akibat kebijakan pemerintah provinsi sendiri. Kehilangan fiskal hingga Rp1 triliun bukan angka kecil. Ini bisa membuat APBD Halteng kolaps,” tegas politisi NasDem tersebut.
DPRD Halmahera Tengah kini mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menyelesaikan kewajiban transfer DBH yang menjadi hak daerah agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi korban tarik-ulur kebijakan keuangan antarpemerintah.
“Yang dibutuhkan daerah saat ini bukan keluhan, tetapi tindakan nyata. Pemprov harus segera membayar utang DBH kepada Halmahera Tengah pada tahun ini juga,” pungkas Munadi.
Leave a comment