Babacarita.com – Gelombang kritik terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Tengah terus membesar. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPP Tipikor Halmahera Tengah secara terbuka mendesak Jaksa Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kejari Halteng, termasuk mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, Asyari Syam, serta mantan Kasi Intel Kejari Halteng, Gerald Salhuteru.
Desakan tersebut muncul menyusul menumpuknya laporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah disampaikan masyarakat namun hingga kini dinilai tidak menunjukkan perkembangan yang jelas. Sejumlah laporan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan uang negara disebut seolah hilang tanpa jejak di meja penegak hukum.
Ketua DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah, Fandi Rizky, menegaskan bahwa situasi tersebut telah memicu kecurigaan serius di tengah masyarakat. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan komitmen Kejari Halteng dalam memberantas korupsi ketika berbagai laporan yang masuk tidak kunjung berujung pada langkah hukum yang transparan.
“Publik berhak curiga ketika laporan demi laporan masuk tetapi tidak pernah ada kepastian. Ini bukan lagi sekadar persoalan lambannya proses hukum. Kondisi ini sudah menimbulkan dugaan adanya pembiaran bahkan perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu yang dilaporkan,” tegas Fandi, Jumat (19/6/2026).
Ia menilai fungsi kejaksaan bukan hanya menerima laporan masyarakat, melainkan memastikan setiap dugaan korupsi ditangani secara profesional, terbuka, dan akuntabel. Namun fakta yang terjadi di Halmahera Tengah justru menunjukkan kondisi sebaliknya.
“Masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum. Sementara pihak-pihak yang dilaporkan tetap menjalankan aktivitasnya tanpa kejelasan status perkara. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keseriusan penegakan hukum di daerah,” ujarnya.
LPP Tipikor menilai ketidakjelasan penanganan berbagai laporan korupsi berpotensi memperkuat persepsi publik bahwa hukum berjalan tumpul terhadap pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.
“Jika tidak ada kejelasan, publik tentu bertanya: ada apa dengan Kejari Halteng? Mengapa laporan-laporan yang sudah disampaikan tidak bergerak? Siapa yang sebenarnya sedang dilindungi?” kata Fandi.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan akan terus tergerus apabila aparat penegak hukum gagal menunjukkan transparansi dan keberanian dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran negara.
Karena itu, LPP Tipikor meminta Kejaksaan Agung RI dan Kejati Maluku Utara tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi mengambil langkah tegas terhadap jajaran yang dinilai gagal memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Kami mendesak Jaksa Agung RI segera mencopot Kajari Halteng dan mengevaluasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan laporan-laporan dugaan korupsi tersebut. Institusi penegak hukum tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi siapa pun yang diduga menyalahgunakan uang rakyat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait desakan evaluasi dan pencopotan yang disampaikan DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah.(Ik/red)
Leave a comment