GMNI Malut Desak KPK Bongkar Dugaan Penyimpangan PEN Morotai: “Jangan Biarkan Uang Negara Dijarah!” 

Babacarita.com –  Gelombang desakan terhadap penegakan hukum dalam pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Pulau Morotai semakin menguat. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara menilai proyek-proyek PEN di Morotai sarat persoalan dan patut diaudit secara total oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI).

Sorotan tajam itu mencuat pasca kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, pada 15 Oktober 2025 lalu. Alih-alih menjadi simbol keberhasilan pembangunan, kunjungan tersebut justru membuka dugaan adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan sejumlah proyek strategis di Morotai.

Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Alfonsius Gisisi, menegaskan bahwa negara tidak boleh tutup mata terhadap dugaan penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan masyarakat.

“KPK harus segera turun dan membongkar seluruh dugaan penyimpangan dalam proyek PEN Morotai. Audit menyeluruh terhadap kontraktor pelaksana adalah keharusan. Jangan biarkan uang negara dijarah atas nama pembangunan,” tegas Alfonsius.

GMNI Malut menilai sejumlah proyek fisik yang dibiayai melalui skema PEN menunjukkan banyak kejanggalan. Mulai dari progres pembangunan yang dinilai lamban, kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, hingga minimnya transparansi laporan penggunaan anggaran kepada publik.

Menurut Alfonsius, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman serius terhadap kepercayaan rakyat terhadap program pemulihan ekonomi nasional.

“Morotai adalah kawasan strategis nasional. Jika ada pihak yang bermain-main dengan anggaran PEN, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Maluku Utara dan terhadap negara,” ujarnya.

DPD GMNI Maluku Utara secara tegas menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama Mendesak KPK-RI membentuk tim investigasi khusus untuk mengaudit seluruh kontraktor proyek PEN Morotai.

Kedua, Menuntut pemerintah membuka laporan keuangan dan progres proyek secara transparan kepada publik,dan ketiga

Meminta aparat penegak hukum tidak melakukan pembiaran terhadap dugaan penyimpangan anggaran negara.

GMNI Malut juga memperingatkan bahwa pihaknya siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran apabila tuntutan tersebut tidak segera direspons serius oleh lembaga penegak hukum.

“Kami siap turun ke jalan, mengepung Kejati Malut dan BPK Perwakilan Maluku Utara jika dugaan ini terus didiamkan. Rakyat berhak tahu ke mana anggaran negara digunakan,” tutup Alfonsius Gisisi.