Babacarita.com – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) melontarkan kritik keras terhadap Dinas Lingkungan Hidup Maluku Utara yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan atas dugaan pencemaran lingkungan di Kali Kukuba, Teluk Buli, Kabupaten Halmahera Timur.
Kritikan itu diarahkan pada aktivitas operasional PT Feni Haltim (PT FHT) yang diduga menjadi penyebab berubahnya warna air Kali Kukuba menjadi keruh kecokelatan dan dipenuhi sedimentasi lumpur. Kondisi tersebut memicu keresahan warga pesisir karena kawasan sungai dan mangrove di Teluk Buli selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat serta habitat penting biota laut.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP IMM, Usman Mansur, menegaskan DLH Maluku Utara tidak boleh bersikap pasif, apalagi terkesan menjadi “tameng” bagi perusahaan tambang di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang terus meluas.
“DLH Maluku Utara jangan menjadi singa ompong yang tidak punya taring. Fungsi pengawasan jangan hanya formalitas di atas meja, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata terhadap perusahaan yang diduga mencemari lingkungan dan merusak ekosistem,” tegas Usman Mansur.Jumat (22/5/2026)
DPP IMM menilai lemahnya respons pemerintah daerah justru memperlihatkan dugaan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan di kawasan industri tambang dan smelter nikel di Maluku Utara. Ironisnya, ketika masyarakat berteriak soal ancaman ekologis, pemerintah justru dinilai lebih sibuk menjaga kenyamanan investasi.
Menurut Usman, jika dugaan pencemaran itu terbukti benar, maka negara tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi. Investasi, kata dia, tidak bisa dijadikan tameng untuk mengorbankan keselamatan lingkungan dan hak hidup masyarakat.
“Jangan sampai DLH hanya berani terhadap rakyat kecil tetapi lemah di hadapan perusahaan tambang besar. Negara tidak boleh kalah oleh korporasi yang diduga merusak lingkungan hidup masyarakat,” ujarnya.
DPP IMM juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap industri tambang dan hilirisasi nikel di Maluku Utara yang dinilai menjadi penyebab berulangnya kasus pencemaran lingkungan di berbagai wilayah. Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut mendesak pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan akademisi, ahli lingkungan, dan masyarakat sipil untuk melakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas PT Feni Haltim.
Tak hanya itu, DPP IMM meminta Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Kementerian Lingkungan Hidup segera turun tangan menyelidiki dugaan tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Usman menegaskan, pembiaran terhadap dugaan pencemaran lingkungan sama saja dengan membiarkan masa depan masyarakat Maluku Utara dihancurkan perlahan demi kepentingan industri ekstraktif.
“Maluku Utara bukan tanah kosong yang bebas dirusak demi keuntungan segelintir elite dan korporasi. Lingkungan hidup adalah hak rakyat yang wajib dilindungi negara. Jika pemerintah terus diam, maka publik akan menilai ada keberpihakan terhadap perusahaan tambang,” tegasnya lagi.
DPP IMM memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Bahkan, jika tak kunjung ada tindakan tegas, mereka siap membawa kasus dugaan pencemaran lingkungan itu ke tingkat nasional.
“Kami tidak akan berhenti. Jika DLH dan pemerintah daerah tetap tutup mata, maka kami akan membawa persoalan ini ke kementerian, Komnas HAM, hingga aparat penegak hukum pusat agar ada pertanggungjawaban yang jelas,” tutup Usman Mansur.
Diketahui Kasus dugaan pencemaran Kali Kukuba kini bukan sekadar soal air sungai yang berubah warna. Di mata publik, ini menjadi ujian: apakah negara masih berdiri di pihak rakyat dan lingkungan, atau justru bertekuk lutut di bawah bayang-bayang korporasi tambang.(IK/red)
Leave a comment