Babacarita.com – Momentum Hari Pendidikan Nasional kembali datang, namun bagi dunia pendidikan di Maluku Utara, peringatan ini justru menjadi cermin jujur yang memantulkan realitas pahit yang belum terselesaikan. Di saat seremoni digelar dan pidato tentang kemajuan pendidikan disampaikan, di banyak ruang kelas justru masih terdengar kesunyian bukan karena fokus belajar, tetapi karena guru tidak hadir.
Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Maluku Utara, Sarjan H Rifai, menilai kondisi pendidikan di daerah ini masih jauh dari kata merata dan adil. Ia menegaskan bahwa ketimpangan distribusi guru menjadi akar persoalan yang paling nyata di lapangan. “Banyak siswa mengeluh jam kosong, tidak ada guru, jadi mereka keluar dari kelas saat jam pelajaran. Ini bukan cerita baru, ini sudah jadi kebiasaan yang mengkhawatirkan,” ujarnya.
Fenomena tersebut, menurutnya, bukan sekadar persoalan teknis pendidikan, tetapi sudah menyentuh aspek yang lebih serius hilangnya kontrol dan fungsi sekolah sebagai ruang pembentukan karakter. Di sejumlah wilayah, termasuk kawasan lingkar tambang di Halmahera Tengah, kondisi bahkan lebih memprihatinkan. Siswa yang seharusnya berada di kelas justru ditemukan berkeliaran saat jam pelajaran, bahkan dalam beberapa kasus terlibat perilaku menyimpang seperti menghirup lem hingga konsumsi alkohol, tetap mengenakan seragam sekolah.
Sarjan menilai, kondisi ini adalah dampak langsung dari lemahnya pemerataan guru dan minimnya pengawasan di satuan pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan mendidik, justru kehilangan kendali pada jam-jam belajar yang seharusnya berlangsung.
Ia juga menyoroti bahwa angka putus sekolah di Maluku Utara terus meningkat dan menjadi sinyal darurat yang tidak boleh diabaikan. “Ini bukan sekadar angka, ini masa depan anak-anak kita yang sedang terputus di tengah jalan,” tegasnya.Sabtu (2/5/2026)
Menurutnya, momentum 2 Mei seharusnya tidak berhenti pada upacara dan slogan. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan. Ia mempertanyakan mengapa daerah lain dengan kurikulum yang sama bisa lebih maju, sementara Maluku Utara masih berkutat pada persoalan dasar seperti kekurangan guru dan ketimpangan fasilitas.
Pemerintah daerah memang telah menjalankan sejumlah program seperti sekolah gratis dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Namun bagi aktivis mahasiswa tersebut, langkah itu belum menyentuh akar masalah. Tanpa pemerataan guru, perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik, dan pengawasan yang ketat, pendidikan di Maluku Utara akan terus berjalan di tempat.
“2 Mei ini seharusnya jadi tamparan keras. Bukan sekadar perayaan, tapi pengingat bahwa pendidikan kita masih jauh dari kata layak,” tutupnya.

Leave a comment