DPD RI Serap Aspirasi di Taliabu, Soroti Keterbatasan Penyidik dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak ‎

‎TALIABU, Babacarita.com – Ketua Badan Kehormatan DPD RI Komite III, Hasby Yusuf, S.E., menyerap aspirasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Senin (19/10/2026).
‎
‎Kegiatan yang berlangsung di Posko Ops Polres Pulau Taliabu sekitar pukul 16.15 WIT tersebut menjadi forum koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta sejumlah unsur masyarakat untuk membahas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
‎
‎Dalam pertemuan itu, Hasby Yusuf menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2026. Ia menyebut, pihaknya ingin mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan Polres Pulau Taliabu dan dinas terkait, termasuk jumlah kasus yang telah ditangani.
‎
‎Menurutnya, informasi tersebut akan menjadi bahan masukan bagi instansi terkait di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.
‎
‎“Kami ingin mengetahui langkah-langkah yang sudah dilakukan serta berapa banyak kasus yang ditangani Polres Pulau Taliabu maupun dinas terkait. Ini menjadi masukan bagi kami untuk disampaikan kepada instansi terkait di provinsi dan pusat,” demikian disampaikan Hasby dalam kegiatan tersebut.
‎
‎Sementara itu, KBO Reskrim Polres Pulau Taliabu, Ipda M. Rafiq, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 pihaknya telah menangani lima kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan satu kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur.
‎
‎Ia menjelaskan, sejumlah perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan dilimpahkan ke kejaksaan. Namun, terdapat pula laporan yang masih dalam tahap penyelidikan.
‎
‎Rafiq mengakui, penanganan kasus di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan jumlah penyidik serta akses menuju desa-desa yang menyulitkan anggota menjangkau masyarakat dan menindaklanjuti laporan secara cepat.
‎
‎Keterbatasan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama agar pelayanan dan penanganan perkara kekerasan dapat berjalan lebih optimal.
‎
‎Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu, Kuraisiyah Marsaoli, menjelaskan bahwa peran Dinas Sosial lebih berfokus pada perlindungan sosial dan pemulihan korban, khususnya anak-anak yang mengalami trauma akibat kekerasan.
‎
‎Ia mengatakan, apabila korban anak mengalami trauma, pihaknya berupaya memberikan pendampingan hingga kondisi psikologisnya membaik. Jika anak tidak lagi merasa aman di lingkungan tempat tinggal sebelumnya, Dinas Sosial juga berupaya menyediakan tempat penampungan serta memastikan keberlanjutan pendidikannya.
‎
‎Kuraisiyah turut menyoroti perlunya keterlibatan Dinas Sosial dalam penanganan kasus agar proses perlindungan dan pemulihan korban dapat berjalan secara maksimal.
‎
‎Ketua BP4 KUA Bobong, Sulfia, menyampaikan bahwa pihaknya selama ini berupaya melakukan mediasi terhadap pasangan yang menghadapi persoalan rumah tangga dan mengajukan perceraian akibat KDRT.
‎
‎Namun, apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan dan pihak terkait tidak bersedia berdamai, mereka akan diarahkan untuk melaporkan persoalan tersebut kepada Polres Pulau Taliabu agar mendapatkan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
‎Perwakilan Kementerian Agama Taliabu, Toton, menambahkan bahwa pihaknya telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Polres Pulau Taliabu terkait peran BP4 dalam persoalan rumah tangga.
‎
‎Saat ini, Kementerian Agama juga tengah menyusun aturan mengenai BP4 di tingkat kecamatan. Ia berharap Bhabinkamtibmas dapat berkoordinasi dengan penyuluh agama di kecamatan maupun desa apabila ditemukan kasus KDRT, sehingga penanganan dapat dilakukan secara terpadu.
‎
‎Dalam forum yang sama, Aipda Justin Ajis menyoroti persoalan kekerasan fisik dan psikis, termasuk perundungan atau *bullying* di Kabupaten Pulau Taliabu.
‎
‎Ia menyebut, penanganan kasus perundungan masih menghadapi kendala karena keterbatasan tenaga ahli dan psikiater. Karena itu, ia meminta dinas terkait memperkuat koordinasi agar korban memperoleh penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
‎
‎Sementara itu, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB), Irfan, mengatakan pihaknya mulai membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang akan berperan dalam pendampingan kasus anak.
‎
‎Meski demikian, pembentukan dan pelaksanaan layanan tersebut masih menghadapi kendala infrastruktur. Ia menegaskan, pihaknya akan terus membangun kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memperkuat pelayanan terhadap korban.
‎
‎Perwakilan KAHMI Taliabu, Taulani, S.H., turut mengingatkan adanya persoalan dugaan pemalsuan akta cerai yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi memicu konflik rumah tangga, termasuk KDRT.
‎
‎Taulani juga menyoroti keterbatasan penyidik yang menangani perkara perempuan dan anak di Polres Pulau Taliabu. Ia berharap persoalan tersebut dapat disampaikan kepada DPD RI agar menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong penambahan personel penyidik melalui koordinasi dengan pihak berwenang.
‎
‎Melalui kegiatan jaring aspirasi ini, berbagai pihak menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, penambahan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan layanan pendampingan dan pemulihan korban.
‎
‎Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai tidak cukup hanya melalui proses hukum, tetapi juga memerlukan perlindungan sosial, pendampingan psikologis, edukasi keluarga, serta dukungan fasilitas yang memadai.(*)