Miliaran Rupiah Drainase Digelontorkan, Kota Weda Tetap Banjir: Ke Mana Efektivitas Proyek APBD 2025

Babacarita.com – Jejak digital pengadaan pemerintah membuka fakta menarik sekaligus memunculkan pertanyaan besar di tengah berulangnya banjir yang melanda Kota Weda. Di saat masyarakat kembali berjibaku dengan genangan air, data APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa miliaran rupiah telah dikucurkan untuk pembangunan drainase dan saluran air di wilayah Weda dan sekitarnya.

Berdasarkan penelusuran Babacarita.com, sedikitnya dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), mengalokasikan anggaran besar untuk proyek drainase yang diklaim bertujuan mengatasi persoalan genangan dan banjir.

Dinas PUPR tercatat menganggarkan Rp2.184.000.000 untuk kegiatan Pembangunan Drainase Kecamatan Weda. Anggaran tersebut dipecah dalam delapan paket pekerjaan, masing-masing bernilai Rp273 juta, dengan metode pengadaan langsung (PL) atau nontender.

Pada salah satu paket yang tercatat dalam sistem, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp272.970.673,12. Seluruh paket memiliki pola dan nilai yang hampir seragam.

Sementara itu, Dinas Perkim juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah pekerjaan saluran air dan drainase lingkungan. Di antaranya pembangunan saluran air di Dusun III Desa Ake Ici serta beberapa paket drainase di Kecamatan Weda Tengah dengan nilai rata-rata sekitar Rp200 juta per paket.

Jika diakumulasi, total belanja drainase dan saluran air dari kedua OPD tersebut mencapai miliaran rupiah dalam APBD Perubahan 2025. Angka yang tidak kecil untuk sebuah program yang seharusnya menjadi solusi terhadap persoalan banjir yang terus berulang.

Namun fakta di lapangan justru berbicara lain.Hujan deras yang mengguyur Kota Weda pada awal Juni 2026 kembali menyebabkan banjir di sejumlah kawasan. Rumah warga terendam, fasilitas pelayanan publik terdampak, bahkan sejumlah ruangan di RSUD Weda dilaporkan kemasukan air hingga mengganggu aktivitas pelayanan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang sulit dihindari publik: jika miliaran rupiah telah dihabiskan untuk pembangunan drainase, mengapa banjir masih terus terjadi.

Pertanyaan tersebut bukanlah tuduhan, melainkan konsekuensi logis dari penggunaan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan manfaatnya. Sebab ukuran keberhasilan proyek drainase bukan terletak pada selesainya pekerjaan administrasi atau pencairan anggaran, melainkan pada berkurangnya genangan dan lancarnya sistem aliran air saat hujan turun.

Karena itu, proyek-proyek drainase APBD Perubahan 2025 perlu dievaluasi secara terbuka. Mulai dari kualitas perencanaan, lokasi pekerjaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga efektivitas hasil yang kini dirasakan masyarakat.

Publik berhak mengetahui apakah seluruh pekerjaan yang telah dibayar dengan uang daerah benar-benar berfungsi sesuai tujuan atau justru hanya menjadi catatan pengadaan yang tidak memberikan dampak signifikan di lapangan.

Transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat menilai secara objektif sejauh mana proyek-proyek tersebut menjawab kebutuhan daerah. Sebab banjir yang terus berulang bukan hanya persoalan cuaca, tetapi juga menjadi indikator yang dapat mengukur efektivitas pembangunan infrastruktur yang telah dibiayai APBD.

Di tengah situasi ini, pengawasan publik tidak boleh berhenti. Setiap proyek yang telah dikerjakan harus dapat diuji manfaatnya oleh masyarakat sebagai pemilik sah anggaran daerah.

Jika banjir masih terus datang di lokasi yang sama, maka evaluasi terhadap pembangunan drainase bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.(IK/red)