Babacarita.com – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Maluku Utara, gelombang protes dan kecurigaan dari internal organisasi mulai mencuat. Steering Committee (SC) Musdalub HIPMI Maluku Utara dituntut membuka secara transparan hasil verifikasi administrasi bakal calon Ketua Umum yang telah dinyatakan lolos.
Desakan tersebut muncul setelah beredar informasi bahwa salah satu bakal calon diduga tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam mekanisme organisasi. Namun, kandidat tersebut tetap dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Sekretaris Umum BPC HIPMI Halmahera Barat, Tiklas Pileser Babua menilai kondisi tersebut berpotensi mencederai integritas Musdalub dan merusak kepercayaan kader terhadap proses demokrasi internal organisasi.
“Kalau memang ada calon yang tidak memenuhi syarat administrasi, seharusnya langsung digugurkan. Jangan ada perlakuan khusus terhadap kandidat tertentu karena ini bisa merusak marwah organisasi dan menciptakan preseden buruk bagi HIPMI,” tegasnya, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, berbagai pertanyaan kini berkembang di kalangan kader terkait independensi panitia, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan penetapan hasil verifikasi administrasi.
Tak hanya itu, dugaan konflik kepentingan pun mulai mencuat. Sejumlah kader mempertanyakan adanya informasi mengenai hubungan kekeluargaan antara salah satu unsur tim karateker dengan kandidat yang dinyatakan lolos sebagai calon Ketua Umum.
“Ada dugaan nepotisme yang harus dijelaskan secara terbuka. Informasi yang beredar menyebutkan salah satu sekretaris tim karateker memiliki hubungan keluarga dengan kandidat yang diloloskan. Jika informasi itu benar, maka publik dan seluruh kader HIPMI berhak mendapatkan penjelasan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa transparansi merupakan syarat mutlak agar Musdalub tidak berubah menjadi arena yang sarat kepentingan kelompok tertentu.
“Kami tidak ingin proses ini diwarnai praktik KKN maupun nepotisme. SC harus membuktikan bahwa mereka bekerja profesional, independen, dan tunduk pada aturan organisasi. Jangan sampai muncul kesan ada kandidat yang sengaja diistimewakan,” katanya.
Menurutnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi pada salah satu kandidat, maka panitia wajib mengambil keputusan sesuai ketentuan organisasi tanpa mempertimbangkan hubungan personal maupun kedekatan keluarga.
“HIPMI adalah organisasi kader dan pengusaha muda yang menjunjung profesionalisme. Semua tahapan harus bersih, terbuka, dan akuntabel. Jika ada calon yang tidak memenuhi syarat, maka harus digugurkan demi menjaga kehormatan organisasi dan kualitas demokrasi internal,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Steering Committee Musdalub maupun tim karateker BPD HIPMI Maluku Utara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan konflik kepentingan, isu nepotisme, maupun tudingan bahwa salah satu bakal calon yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan organisasi.(IK/red)
Leave a comment