Babacarita.com – Ketua Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), Mesak Habari,akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan reses fiktif di Desa Towara serta mosi tidak percaya dari enam fraksi terhadap Ketua DPRD Halmahera Utara, Christina Lesnusa. Ia menilai kegaduhan yang terjadi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan potret buram politik elit yang kehilangan arah.
Mesak menyebut, dinamika yang berkembang saat ini lebih menyerupai “drama kekuasaan” ketimbang pertarungan gagasan. Menurutnya, konflik yang dipertontonkan ke publik hanyalah spektakel politik ramai di permukaan, tetapi kosong substansi.
“Ini bukan politik ide. Ini politik pertunjukan. Elit sibuk berkonflik, sementara rakyat hanya jadi penonton yang kehilangan kepercayaan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tuduhan serius seperti dugaan reses fiktif harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan etik yang sah, bukan digiring melalui opini publik. Mesak menolak keras praktik “pengadilan opini” yang dinilai berbahaya bagi kualitas demokrasi.
“Kalau ada pelanggaran, buktikan. Kalau belum, hentikan framing. Jangan jadikan tuduhan sebagai senjata politik murahan. Mosi tidak boleh dijadikan palu godam untuk menghancurkan lawan sebelum proses berjalan,” ujarnya.
Lebih jauh, Mesak menyoroti bagaimana kekuasaan kerap bekerja melalui pembentukan opini yang dipaksakan seolah sebagai kebenaran. Ia memperingatkan, ketika narasi dibangun lebih cepat daripada fakta, publik akan digiring pada kesimpulan yang prematur dan berpotensi menyesatkan.
Sebagai mantan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Mesak mengaku muak dengan wajah politik lokal yang terus diwarnai intrik antar elit. Ia menilai, energi politik seharusnya difokuskan pada persoalan riil masyarakat, bukan konflik internal kekuasaan.
“Rakyat masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan layanan publik yang timpang. Tapi DPRD justru sibuk berkonflik. Kalau terus begini, lembaga itu kehilangan makna sebagai rumah rakyat,” katanya tajam.
Mesak menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi fitnah dan manuver tanpa dasar etik merupakan kemunduran serius dalam praktik politik. “Politik harus jadi ruang kesadaran kritis, bukan ruang manipulasi persepsi. Setiap tuduhan wajib diuji secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau politik hanya jadi alat saling menjatuhkan, yang hancur bukan cuma lawan tapi martabat demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.(*)
Leave a comment