Babacarita.com – Kesultanan Tidore akhirnya buka suara terkait polemik dugaan rasisme yang menyeret nama institusi adat tersebut. Melalui Jojau atau Perdana Menteri Kesultanan Tidore, Ishak Naser, pihak Kesultanan menegaskan tidak terlibat dalam produksi acara yang kini berbuntut laporan hukum dan keresahan publik.
Pernyataan itu disampaikan Ishak Naser usai melakukan pertemuan dengan Kapolresta Tidore, Selasa (19/5/2026), sebagai respons atas memanasnya situasi sosial di Kota Tidore Kepulauan dalam beberapa hari terakhir.
Ishak menegaskan, Sultan Tidore maupun perangkat adat atau bobato tidak pernah mengeluarkan pernyataan bernada rasis kepada kelompok masyarakat mana pun. Ia juga memastikan acara yang kini dipersoalkan publik bukan agenda resmi Kesultanan Tidore.
“Kami bukan penyandang dana, kami juga bukan penyusun naskah, kami juga bukan aktor yang membacakan,” tegas Ishak Naser di hadapan awak media.Selasa (19/5/2026)
Klarifikasi tersebut muncul setelah gelombang aksi unjuk rasa jilid II digelar kelompok Pemuda Bobo di Kelurahan Bobo, Senin (18/5). Massa menuntut Sultan Tidore hadir secara langsung untuk menjelaskan sejarah masyarakat Bobo secara terbuka menyusul polemik yang berkembang di media sosial.
Tak hanya itu, massa aksi juga mendesak Polresta Tidore transparan dalam menangani laporan terhadap akun media sosial “D’Facto” yang diduga menyebarkan narasi rasis dengan menyebut masyarakat Bobo sebagai orang Papua.
Situasi sempat memanas ketika Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, turun langsung menemui massa aksi. Sinen mengecam tindakan demonstran yang membakar ban dan memblokade jalan umum hingga menyebabkan kemacetan panjang di pusat kota.
Dengan nada tinggi, Sinen menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga ketertiban fasilitas publik dan meminta massa tidak menjadikan jalan umum sebagai arena tekanan politik.
“Kamu tahu tidak ini jalan umum mengganggu lalu lintas, kamu provokator. Jadi kalau tidak puas, demo di Kedaton, bukan di jalan,” tegas Sinen di lokasi aksi.
Polemik ini kini menjadi perhatian publik di Maluku Utara karena menyentuh isu sensitif terkait identitas, sejarah, dan relasi sosial antarwarga. Di tengah situasi yang terus memanas, berbagai pihak mendesak aparat penegak hukum bertindak profesional dan transparan guna mencegah konflik sosial yang lebih luas.(*)
Leave a comment