Babacarita.com – Bau busuk dugaan nepotisme kembali menyeruak dari lingkaran kekuasaan Kabupaten Halmahera Tengah. Proyek rehabilitasi dan pembangunan 15 unit rumah di Desa Tilope, Kecamatan Weda Selatan, senilai sekitar Rp1,039 miliar, kini disorot tajam publik setelah sejumlah nama yang diduga memiliki hubungan keluarga dan kedekatan dengan Bupati Halteng, Ikram Malam Sangaji, disebut mengendalikan proyek tersebut.
Nama Anhar Asyari menjadi sorotan utama. Ia diketahui merupakan saudara dari Ralia Asyari, istri Bupati Halteng. Keterlibatan Anhar dalam proyek APBD itu memicu kemarahan warga karena dianggap sebagai bentuk nyata dugaan praktik bagi-bagi proyek kepada keluarga penguasa.
Tak berhenti di situ, beberapa nama lain seperti Sartika Taran, Jaya, Lasmi Saptu, Rindi Jaya, hingga Ristia Jaya juga ikut terseret dalam pusaran dugaan pengondisian proyek yang seharusnya dikelola secara terbuka dan profesional.
Masyarakat menilai proyek tersebut bukan lagi sekadar program bantuan rumah, melainkan diduga telah berubah menjadi “ladang pembagian jatah” bagi orang-orang dekat kekuasaan.
Salah satu warga Desa Tilope yang meminta namanya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaan mendalam. Ia menyebut dalam pertemuan malam hari, bupati sempat menyampaikan bahwa bantuan rehabilitasi rumah itu diperuntukkan bagi kelompok pemuda yang tergabung dalam GARDA PESISIR SELATAN (GPS). Namun realitas di lapangan justru jauh berbeda.
“Bupati bilang satu persen pun Anhar tidak akan ambil. Tapi sampai sekarang tidak ada koordinasi dengan kami,” tegasnya, Senin (11/5/2026).
Warga menyebut proyek tersebut dalam praktiknya justru diarahkan kepada pihak tertentu, termasuk Anhar dan Jaya. Para pemuda yang sebelumnya disebut sebagai penerima manfaat malah merasa hanya dijadikan tameng politik dan alat legitimasi di depan publik.
Pekerjaan proyek meliputi penggantian atap, plafon, hingga perubahan rumah papan menjadi beton. Namun yang kini menjadi perhatian publik bukan lagi soal pembangunan fisik, melainkan dugaan kuat adanya penyalahgunaan pengaruh dan konflik kepentingan di balik proyek bernilai miliaran rupiah itu.
Jika benar proyek ini dikendalikan oleh keluarga dan lingkaran dekat penguasa, maka hal tersebut merupakan tamparan keras bagi prinsip pemerintahan bersih. APBD yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat diduga justru dijadikan arena bancakan kelompok tertentu yang punya akses ke kekuasaan.
Praktik semacam ini tidak bisa dianggap sepele. Dugaan nepotisme dalam proyek pemerintah berpotensi melanggar aturan pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, serta bebas dari konflik kepentingan.
Publik kini mendesak aparat penegak hukum, inspektorat, hingga lembaga antikorupsi segera turun tangan sebelum dugaan praktik kotor ini semakin mengakar. Masyarakat menilai diamnya pemerintah hanya akan memperkuat dugaan bahwa proyek rakyat memang sedang dikuasai oleh lingkaran keluarga kekuasaan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah maupun pihak-pihak yang namanya disebut dalam dugaan tersebut.(*)
Leave a comment