Babacarita.com. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) melontarkan kritik keras terhadap dugaan penyimpangan proyek pembangunan RS Pratama di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Organisasi mahasiswa tersebut menilai proyek yang seharusnya menjadi simbol pelayanan kesehatan rakyat justru terancam berubah menjadi “monumen kegagalan tata kelola anggaran.”
Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP IMM, Usman Mansur, menyebut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek tersebut sebagai alarm serius bagi aparat penegak hukum.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, proyek pembangunan RS Pratama mengacu pada Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 95/KPTS/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan lokasi pembangunan rumah sakit di Kecamatan Ibu. Namun di tengah pelaksanaan proyek, pembayaran pekerjaan diketahui telah mencapai Rp17,1 miliar atau 40 persen dari total nilai kontrak melalui Berita Acara Pembayaran (BAP) Termin II pada 17 Desember 2024.
Ironisnya, menurut IMM, besarnya pencairan anggaran itu diduga tidak sejalan dengan progres pekerjaan di lapangan.
“Kalau uang rakyat sudah dicairkan puluhan miliar tetapi progres pekerjaan dipertanyakan, maka publik pantas curiga: ini proyek rumah sakit atau proyek bancakan” tegas Usman Mansur.Minggu (17/5/2026)
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sekadar kelalaian administrasi, melainkan sudah mengarah pada dugaan penyimpangan serius yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan mengkhianati hak masyarakat atas layanan kesehatan.
DPP IMM juga menyoroti sikap aparat penegak hukum yang dinilai masih pasif terhadap temuan tersebut. Menurut Usman, lambannya penanganan hanya akan memperkuat kesan bahwa praktik penyimpangan anggaran di daerah kerap dibiarkan tumbuh tanpa efek jera.
“Publik jangan hanya disuguhi seremoni pembangunan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah rumah sakit yang benar-benar berdiri dan melayani rakyat, bukan laporan proyek yang gemuk di atas kertas,” sindirnya.
IMM mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh secara transparan dan profesional.
Menurut IMM, proyek fasilitas kesehatan tidak boleh menjadi ruang gelap permainan anggaran, terlebih di tengah kebutuhan masyarakat Halmahera Barat terhadap akses layanan kesehatan yang layak.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik korupsi. Setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan. Jika ada dugaan penyimpangan, maka siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu,” lanjut Usman.
Sebagai bentuk keseriusan, DPP IMM memastikan akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Bahkan, IMM menyatakan siap membawa persoalan itu secara resmi ke KPK RI agar menjadi perhatian khusus terkait pengelolaan keuangan daerah di Halmahera Barat.
Bagi IMM, kasus RS Pratama bukan sekadar soal proyek mangkrak atau angka dalam laporan keuangan. Lebih dari itu, ini adalah ujian keberpihakan pemerintah terhadap rakyat: apakah anggaran kesehatan benar-benar digunakan untuk menyelamatkan masyarakat, atau justru menjadi lahan empuk bagi kepentingan segelintir pihak.(ika/Red)
Leave a comment