Babacarita.com – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi kembali memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Selatan menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban hidup rakyat, terutama masyarakat yang berada di wilayah kepulauan yang selama ini sudah bergelut dengan tingginya biaya transportasi dan logistik.
GMNI menegaskan, dampak kenaikan BBM tidak boleh dipandang sebatas persoalan ekonomi nasional. Di daerah kepulauan seperti Halmahera Selatan, setiap kenaikan harga bahan bakar akan memicu efek berantai yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari naiknya ongkos transportasi, melonjaknya harga kebutuhan pokok, hingga meningkatnya biaya produksi sektor perikanan dan usaha kecil.
Ketua DPC GMNI Halmahera Selatan menyatakan pemerintah harus melihat persoalan ini dari sudut pandang rakyat kecil yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
“Ketika harga BBM naik, yang pertama kali merasakan dampaknya bukan para pengambil kebijakan, melainkan nelayan, petani, buruh, pelaku UMKM, dan masyarakat di desa-desa kepulauan. Mereka yang selama ini sudah terbebani biaya hidup tinggi akan semakin tertekan,” tegas Yusri.
Menurut GMNI, karakteristik geografis Halmahera Selatan yang terdiri dari banyak pulau membuat distribusi barang dan mobilitas masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar. Karena itu, kenaikan BBM berpotensi memicu lonjakan ongkos transportasi laut dan darat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang di pasar.
Organisasi mahasiswa tersebut mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif menunggu dampak membesar. Sebaliknya, Pemkab Halmahera Selatan harus segera menyiapkan langkah mitigasi untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang dipicu kenaikan harga BBM.
GMNI mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok guna mencegah praktik penimbunan dan permainan harga yang merugikan masyarakat. Selain itu, operasi pasar dan program stabilisasi harga harus segera disiapkan apabila terjadi lonjakan harga di pasar tradisional.
Tak hanya itu, pemerintah juga diminta memastikan distribusi BBM berjalan normal hingga ke wilayah kepulauan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Perlindungan terhadap nelayan, petani, pelaku UMKM, dan sektor transportasi rakyat juga harus menjadi prioritas utama karena kelompok inilah yang paling rentan terdampak kenaikan biaya operasional.
GMNI menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk menyudutkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi pada kemampuannya menjaga daya beli masyarakat. Jangan sampai rakyat dipaksa menanggung beban berlapis tanpa perlindungan yang memadai. Pemerintah daerah harus hadir, bekerja, dan menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat,” tegas GMNI.
GMNI Halmahera Selatan juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan melindungi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap dampak yang muncul akibat kenaikan BBM harus diantisipasi dengan kebijakan yang konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
Bagi GMNI, persoalan kenaikan BBM bukan hanya soal angka di papan harga, melainkan menyangkut nasib ribuan keluarga yang bergantung pada sektor perikanan, pertanian, perdagangan, dan transportasi. Jika tidak diantisipasi secara serius, masyarakat kecil akan kembali menjadi pihak yang paling menanggung konsekuensi dari kebijakan tersebut.
“Negara dan pemerintah harus menjadi pelindung rakyat, bukan penonton ketika beban hidup masyarakat semakin berat.” tegas GMNI Halmahera Selatan.(Cesar/red)
Leave a comment